Misi Bruder FIC di Indonesia:

Benih yang Bertumbuh dan Berbuah

(Bro. Valentinus Daru Setiaji).

Bagian I:
Misi Kongregasi FIC di Indonesia

Latar Belakang

Dalam surat apostolik kepada semua anggota lembaga hidup bakti pada peringatan Tahun Hidup Bakti 2014, Paus Fransiskus antara lain menyatakan bahwa asal-usul semua tarekat bermula dari orang-orang tertentu yang mengalami bimbingan tangan Allah untuk membaca tanda- tanda zaman dengan mata iman dan secara kreatif menjawab kebutuhan Gereja dan dunia. Dengan demikian, mereka mengikuti Kristus lebih dekat.

Seiring perjalanan waktu, pengalaman tersebut menjadi matang dan berkembang dengan melibatkan anggota-anggota baru. Bertambahnya jumlah anggota juga memungkinkan lembaga hidup bakti untuk berkembang secara geografis. Kehadiran mereka di wilayah-wilayah baru membuka pintu bagi perjumpaan dengan budaya- budaya baru. Pada awalnya tentu tidak mudah, tetapi pengalaman itu pada akhirnya menuntun Lembaga Hidup Bakti untuk menemukan inisiatif dan cara-cara baru untuk mengejawantahkan karisma pendiri dan mengungkapkan kerasulan belas kasih dalam konteks yang baru.

Refleksi Paus Fransiskus selaras dengan dinamika Kongregasi FIC yang pada tahun 1920 memutuskan untuk menjumpai budaya baru di Indonesia, suatu ranah geografis yang sebelumnya hanya mereka dengar namanya karena Belanda telah sekian lama melakukan eksploitasi di sana. Berikut ini adalah keadaan yang berkembang kala itu, yang tampaknya menjadi semacam tanda- tanda zaman yang telah digunakan oleh Roh Kudus untuk menggerakkan Kongregasi FIC untuk bermetamorfosa menjadi kongregasi yang bersifat missioner.

1. Tanda-tanda eksternal:

Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan arah politik baru yang disebut dengan Ethische Politiek atau politik balas budi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jajahan. Tiga program pokoknya yaitu pembangunan pengairan (irigation), pemerataan penduduk (transmigrasi), dan pendidikan (edukasi). Terdorong oleh semangat untuk mewartakan Injil, kelompok-kelompok keagamaan turut terlibat dalam program itu khususnya dalam dunia pendidikan. Kelompok Kristen melalui gerakan “zending” dan kelompok Katolik lewat karya “misi” (Ubachs, hlm. 92).

Tahun 1920an merupakan era kejayaan gerakan umat Katolik di Belanda (van Vugt., hlm. 75) setelah bertahun-tahun mengalami problem diskriminasi oleh negara(Suparyanto., hlm. 30-31). Dengan tercapainya kompromi nasional pada tahun 1917, jalan untuk kesetaraan pun terbuka (Van Vugt, hlm. 75). Berkat pencapaian ini, gerakan umat Katolik memperoleh posisi terhormat secara politis dan keagamaan. Terbitnya Financial Equality atau Kesetaraan Finansial pada tahun 1920 melengkapi posisi terhormat itu dengan kesejahteraan ekonomi.

Namun buah yang dipetik dari perjuangan itu bukan tanpa resiko. Kejayaan dan kemakmuran pelan-pelan membuat gerakan Katolik kehilangan inspirasi dan daya juang. Karena terperosok ke dalam zona nyaman, gerakan umat Katolik justru menjadi lamban dan bahkan acuh tak acuh (Van Vugt, hlm. 76). Mengetahui api inspirasi mulai meredup, kalangan internal Gereja Katolik mulai berusaha menyalakan bara semangat. Karya misi dipandang sebagai salah satu gerakan yang ampuh untuk itu membangkitkan semangat kristianitas.

Cardinal van Rossum, perfek Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa (Congregatio de Propaganda Fide) yang berasal dari Belanda, menjadi motivator yang utama dalam gerakan ini. Dengan inspirasi surat apostolik “Maximum illud” (1919) dari Paus Benedictus XV, gerakan para murid Kristus untuk pergi ke seluruh dunia demi mewartakan Injil dikobarkan lagi (Van Vugt. hlm. 87).

2. Tanda-tanda internal

Pada awal tahun 1900an, perkembangan Kongregasi bisa dikatakan sangat menjanjikan. Jumlah anggota kongregasi terus berkembang.

Pada saat merayakan 60 tahun usianya, jumlah anggota Kongregasi sudah mencapai 370 bruder. Dua puluh tahun kemudian, jumlah tersebut meningkat secara spektakuler menjadi 527 bruder (Van Vugt, hlm. 89).

Kondisi finansial kongregasi bertumbuh semakin mantap. Financiele Gelijkstelling (Financial Equality) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1920 memberikan subsidi gaji secara penuh kepada semua guru (Van Vugt, hlm. 77). Hal itu melambungkan pundi-pundi kongregasi yang dapat digunakan untuk membiayai karya misi ke luar negeri (Van Vugt, hlm. 79).

Di balik segala perkembangan yang ada, Kongregasi FIC juga merupakan produk zamannya, baik dalam aspek material maupun immaterial (Ubachs, hlm. 49). Oleh karena itu, dinamika FIC juga dibentuk oleh situasi Gereja Katolik pada masa itu. Saat gerakan umat Katolik mencapai era keemasan, FIC pun menikmati hasilnya. Pada saat kemakmuran itu membuat Gereja terlena, FIC pun tampaknya turut terbawa arus.

Indikasi akan keterlenaan itu antara lain tampak dalam laporan resmi dari visitator keuskupan yang diterima oleh Kongregasi pada tahun 1920 (Van Vugt, hlm. 85; bdk. Ubachs, hlm. 102). Di dalam laporan tersebut, para visitator merasa bahwa para bruder semakin mengabaikan sekolah- sekolah untuk anak-anak miskin. Para pemimpin kongregasi yang cenderung mengutus bruder- bruder yang kurang berpengalaman dan kurang berbakat untuk mengajar di sekolah-sekolah miskin adalah salah satu indikasinya. sehingga. Para visitator mengkritik kebijakan itu dan mendesak kongregasi untuk berbuat lebih banyak bagi sekolah-sekolah miskin agar kualitas pendidikan bagi anak-anak miskin dapat ditingkatkan.

Kritik itu tentu saja terdengar tidak menyenangkan. Namun kiranya, kritik itu juga menjadi dorongan bagi Bruder Pemimpin Umum untuk menanggapi permohonan imam-imam Jesuit yang telah meminta FIC untuk terlibat dalam pelayanan anak- anak miskin di Jawa. Mereka telah mengajukan permohonan pada tahun 1883 dan diulang pada tahun 1919.

Keterlibatan kongregasi dalam karya misi di Indonesia, dengan demikian, pada dasarnya digerakkan oleh tiga tujuan: 1) Dengan karya misi, kongregasi bermaksud untuk turut serta dalam gerakan Gereja untuk mewartakan Kabar Gembira ke segala penjuru dunia; 2) Dengan karya misi, kongregasi sekaligus menemukan jalan untuk menyalurkan sumber dayanya yang berlimpah, baik sumber daya manusia maupun finansial, 3) dan akhirnya, dengan karya misi, kongregasi juga bermaksud untuk membungkam kritik dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa kongregasi telah tenggelam dalam zona nyaman kemakmuran (Van Vugt, hlm. 87).

Menyongsong usia kongregasi yang ke-80 tahun, Dewan Umum membuat keputusan untuk bermisi ke Jawa. Para bruder yang diutus dalam misi ini akan berkarya bukan untuk anak-anak Belanda atau Hindia-Belanda di Indonesia, tetapi untuk melayani anak-anak pribumi, anak-anak Jawa (V.d. Linden., hlm. 18). Dengan keterlibatan para bruder FIC mengajar di HIS (Hollands Indische School = Sekolah Belanda Hindia) di Jogjakarta yang diperuntukkan hanya bagi anak-anak pribumi mulai bulan September 1920, maka FIC tercatat sebagai kongregasi bruder pertama yang bekerja untuk anak-anak pribumi (Van Vugt, hlm. 88). Dengan demikian, misi di Indonesia telah diawali dengan sebuah catatan manis.

Benih Telah Disebar dan Bertumbuh (1920-1940)

Jogjakarta adalah kota pertama tempat para bruder FIC mengabdikan diri bagi kemajuan putra-putra Nusantara melalui karya pendidikan. Benih pertama yang disebar dari Maastricht di bumi Nusantara terdiri dari lima bruder, yakni Br. Augustus Urselmann, Br. Constantius Körner, Br. Eufratius van Otten, Br. Ivo Tops, dan Br. Lebuinus v.d. Reek. Mereka berlima diutus sebagai satu komunitas yang diberi pelindung St. Fransiskus Xaverius. Br. August ditunjuk sebagai pemimpin. Mereka meninggalkan Belanda pada tanggal 14 Agustus 1920 dan tiba di Jogjakarta pada tanggal 20 September.

Tak perlu menunggu lama, benih itu pun mulai mengakar dan menyebar. Para bruder berkarya dengan determinasi dan dedikasi yang tinggi. Br. August sebagai pemimpin komunitas sering mengingatkan sesama brudernya: “Kita tidak datang ke Jawa untuk tidur!” Dari Jogjakarta, FIC menyebarkan misinya ke Muntilan pada tahun 1921.

Muntilan, yang pada masa itu sering disebut sebagai Bethlehem van Java, adalah komunitas misi kedua FIC di Indonesia. Para bruder diutus untuk secara khusus bekerja sama dengan Pater van Lith SJ, yang dikenal sebagai rasul orang- orang Jawa. Ia telah memulai sebuah sekolah guru untuk mendidik calon-calon guru pribumi. Di sini, para bruder akan menyumbangkan keahlian mereka (V.d. Linden, hlm. 35-39). Dengan demikian, komitmen FIC untuk mendidik putra-putra pribumi semakin dikuatkan.

Pada tahun 1922, Kongregasi FIC memiliki Pemimpin Umum baru, Br. Matthias Raaphorst. Sementara itu, krisis ekonomi mulai melanda Eropa. Pada tahun 1923, dua calon bruder FIC asli Indonesia memasuki masa Novisiat di Maastricht. Mereka, Aloysius Sugiardjo dan Jacobus Hendrowarsito, mengucapkan prasetia pertama setahun kemudian (Jägers, hlm. 43).

Melihat benih mulai berkembang dengan meyakinkan, Dewan Umum memperkuat komitmen misi di Indonesia kendati krisis ekonomi melanda, yakni dengan membuka dua komunitas baru di Surakarta (1926) dan Ambarawa (1928). Dewan Umum juga membentuk Dewan Misi pada tahun 1930. Br. Victorinus van Beugen dipilih sebagai Superior Misi, dengan dua penasihat, yakni Br. August Urselmann dan Br. Bonifacius Burgers. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang daerah misi pun dicantumkan dalam Konstitusi dan Direktorium mulai tahun 1936 (Ubachs, hlm. 102).

Dengan pembentukan Dewan Misi dan pembuatan peraturan tentang daerah misi dalam Konstitusi, Dewan Umum telah mengambil langkah maju untuk memberikan kemandirian terbatas dalam pengelolaan misi di Jawa.

Pada tahun 1934, Kongregasi FIC memiliki Pemimpin Umum yang baru: Br. Christinus Faber. Krisis ekonomi di Eropa pelan-pelan berlalu. Dua Komunitas baru dibuka di Semarang, Randusari pada tahun 1934 dan di desa Boro pada tahun 1938. Pembukaan komunitas Boro dimaksudkan untuk tetap menjaga keunikan misi FIC yang pertama-tama ditujukan untuk melayani anak-anak pribumi. Pendidikan calon bruder FIC di Indonesia dimulai karena pemuda-pemuda Indonesia yang tertarik menjadi bruder terus berdatangan. Juvenat dibuka di Muntilan pada tanggal 1 Agustus 1936. Keputusan itu merupakan langkah jitu jika memandang apa yang akan terjadi di Indonesia 5 tahun kemudian dan 30 tahun kemudian di Belanda.

Selain pertumbuhan, karya misi juga diwarnai dengan tantangan dan pengorbanan, hambatan dan tantangan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi para bruder antara lain 1) keadaan alam, perbedaan budaya dan kondisi sosio- anthropologis. 2) Konflik kepentingan dengan gerakan zending, kaum Muslimin, dan kadangkala dari kaum Vrijmetselaar atau freemason (V. d. Linden, hlm. 45, 51). Sumber konflik pada umumnya bersumber dari misi khusus yang diemban oleh sekolah-sekolah Katolik, yakni sebagai sarana perluasan Kerajaan Allah. Dengan latar belakang teologi abad ke-16, perluasan Kerajaan Allah dipahami sebagai penambahan jumlah umat Katolik melalui pembaptisan (bdk. Ubachs, hlm. 97). 3) Perbedaan prinsip dengan sesama misionaris, khususnya para Jesuit.

Pada prinsipnya, para bruder FIC datang ke Indonesia untuk mendidik putra-putra Jawa. Seiring berjalannya waktu, prinsip tersebut dikritisi oleh beberapa imam Jesuit, termasuk superior misi SJ. Mereka menegaskan bahwa karya misi dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan umat Allah yang menderita dan umat Allah itu tidak hanya terdiri dari satu suku saja.

Dengan berat hati, prinsip yang membanggakan hati para bruder itu akhirnya disesuaikan (V.d. Linden, hlm. 84). Pada tahun 1928, para bruder mulai mendidik anak-anak non Jawa di komunitas Ambarawa; juga di Semarang pada tahun 1934 (V. d. Linden, hlm. 87). Perubahan yang harus dibuat karena adanya tantangan memang pada awalnya terasa berat. Meski demikian, para bruder lama- lama menjadi terbiasa dan bahkan perubahan itu pada akhirnya menjadi berkat bagi masa depan FIC, Gereja Katolik, dan bahkan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk.

Pada tahun 1940, keadaan karya misi FIC di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Jumlah komunitas: 7. Jumlah bruder: 83 dengan 9 bruder Indonesia dan 74 bruder Belanda. Karya kerasulan yang dilaksanakan di bawah naungan Yayasan Kanisius (Canisius Vereneging) yang didirikan oleh para Jesuit (Van der Linden, hlm. 119) adalah sekolah-sekolah dan asrama serta percetakan Kanisius yang dimulai pada tahun 1922.

Karya-karya kerasulan yang dikelola sendiri oleh para bruder FIC adalah 1) penerbitan buku-buku doa, katekese, dan pelajaran; 2) karya formasio yang dikhususkan untuk mendidik kaum muda Indonesia yang berminat menjadi bruder, dan 3) Sekolah,Panti Asuhan, Pertenunan di Boro.

Pertumbuhan Terganggu (1940-1945)

Pada masa Perang Dunia II, Jepang mulai menduduki Indonesia pada bulan Maret 1942. Semua sekolah berlanggam Eropa ditutup; demikian pula hampir semua komunitas para bruder. Para bruder Belanda ditawan di kamp- kamp interniran di Kesilir, Jawa Timur; di Ambarawa dan Banyubiru, Jawa Tengah; di Bandung, Baros, dan Cimahi, Jawa Barat. Dari 75 bruder, 9 bruder wafat dalam tahanan dan 10 bruder wafat setelah kembali ke Maastricht pasca perang. Dengan penuh rasa hormat kita kenangkan mereka.

Di tangan bruder-bruder Indonesia, karya misi FIC terus berlangsung. Kepemimpinan Dewan Misi dilaksanakan oleh Br. Aloysius Sugiardjo bersama dengan Br. Petrus Claver Atmosuyitno dan Br. Timotheus Wignyosubroto. Karya kerasulan terus dijalankan. Di desa Boro, para bruder bahkan berkontibrusi bagi Gereja Lokal, dengan secara sembunyi-sembunyi menyediakan ruangan di komunitas dan menjadi guru bagi seminari kecil. Kasih persaudaraan dengan sesama bruder yang ada dalam tahanan terus diperjuangkan. Para bruder mengusahakan kunjungan dan mengirimkan uang/barang yang diperlukan di kamp-kamp. Kelangsungan misi dan solidaritas antarbruder itu kiranya memberikan penghiburan dan menumbuhkan harapan bagi mereka yang sedang menempuh jalan salib di kamp interniran. Harapan itu, entah bagaimana caranya bekerja, turut membuat para tawanan berani bertahan hidup.

Pemulihan yang Tersendat-sendat (1945-1963)

Perang Dunia II berakhir ketika Jepang menyatakan kekalahannya. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para bruder Belanda dibebaskan dari tawanan secara berangsur-angsur. Sebagian besar bruder memilih untuk kembali ke Belanda dan sebagian kecil memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia. Dengan mengesampingkan pengalaman pahit selama berada di kamp interniran, mereka berkomitmen untuk memulihkan pertumbuhan benih misi yang dikoyakkan oleh perang.

Namun proses pemulihan harus berjalan tertatih- tatih. Ada dua sebab utama, yakni 1) perang kemerdekaan (1945-1949) dan 2) konflik Papua Barat (1949-1963). Kedua peristiwa yang berurutan itu menimbulkan instabilitas sosial- politik berkepanjangan yan mengganggu proses pemulihan karya misi.

1. Dinamika misi FIC pada masa perang kemerdekaan

Br. Neo Knottenbeld, Superior Misi yang diangkat sejak tahun 1939, hadir kembali di Indonesia bersama tenaga-tenaga baru dengan berbagai bantuan yang diperlukan. Tanpa lelah, Br. Neo berusaha memperoleh kembali aset- aset kongregasi yang dikuasai pihak lain dan merenovasi yang rusak bersama para bruder.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Br. Neo antara lain karena kerusakan sarana-prasarana misi yang cukup parah. Selain itu, keadaan jiwa raga para bruder juga belum sepenuhnya pulih. Tantangan dari luar berupa propaganda anti asing dari kaum nasionalis dan anti Kristen dari kaum Islamis yang menggema di seantero negeri membuat jaminan keamanan semakin sulit. Era 1960an, komunisme sedang tumbuh subur di Indonesia seperti jamur di musim hujan. Propaganda kaum komunis yang sangat agresif kadang-kadang juga menjadi gangguan terhadap upaya pewartaan Kabar Gembira (Van Vugt, hlm. 101).

Hal-hal yang menguatkan proses pemulihan terutama karena komitmen tinggi dan kreativitas para bruder baik di tingkat pusat maupun lokal. Dukungan besar dari Dewan Umum juga sangat berarti. Pada tahun 1946, Br. Bonaventura Meijs terpilih sebagai Pemimpin Umum dan banyak memberikan peneguhan untuk para bruder. Beliau juga memberikan izin pendirian Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Pada 1 Agustus 1949, SPG dibuka di Semarang untuk memenuhi kebutuhan guru pasca perang. Sebagai yang pertama bagi FIC di Indonesia, SPG itu menandai keterlibatan baru misi FIC dalam Gereja Katolik melalui karya pendidikan. Di masa depan, SPG juga menjadi sumber calon-calon bruder dan banyak di antara alumni yang menjadi garam dan terang untuk menyuburkan kristianitas di Indonesia.

2. Dinamika misi FIC pada masa konflik Papua Barat

Br. Antherus Borrenbergs, meneruskan tugas Br. Neo sebagai superior misi. Beliau memulai tugas dalam suasana transisi baik di Indonesia maupun dalam Kongregasi. Pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada bulan Desember 1949. Namun, masalah belum selesai karena status Papua Barat. Konflik ini juga mengganggu upaya pemulihan karya misi karena berujung pada konflik bersenjata dan pemutusan hubungan diplomatik (V.d. Linden, hlm. 276).

Kedua, kongregasi FIC juga mengalami transisi, terutama dalam konteks karya misi. Situasi yang serba tidak menentu di Indonesia, membuat Dewan Umum merasa khawatir dan ragu akan kelangsungan karya misi di Indonesia pada masa depan (Ubachs, hlm. 103). Selain itu, pada periode ini, kongregasi sedang memiliki sumber daya yang sedemikian besar. Jumlah anggota kongregasi nyaris mencapai 900an, padahal karya kongregasi di Belanda tidak lagi banyak berkembang karena berbagai sebab (Van Vugt, hlm. 97; bdk. Ubachs, hlm. 103).Hal-hal itu mendorong kongregasi mulai mencari tujuan baru karya misi (V.d. Linden, hlm. 201). Pada tahun 1952, Kongregasi membuka karya misi baru di Chile dan berikutnya di Sierra Leone pada tahun 1957 (Ubachs, hlm. 103).

Masa transisi dalam kongregasi juga ditandai dengan terjadinya perubahan kepemimpinan yang tergolong cepat. Setelah 6 tahun masa kepemimpinan Br. Bonaventura Meijs, Kapitel Umum 1952 memilih Br. Egbertus Peters sebagai Pemimpin Umum. Enam tahun berikutnya, kongregasi sudah memiliki pemimpin umum baru lagi: Br. Avellinus Janssens.

Berada pada masa transisi tidak selalu mudah. Meski demikian, Br. Antherus terus berupaya merawat pertumbuhan karya misi yang tampak mulai memberi harapan. Upaya-upaya yang ditempuh untuk memulihkan karya bidang pendidikan, antara lain: 1) Mulai tahun 1950, karena pemberlakuan sistem pendidikan nasional, orang asing tidak dapat lagi mengajar di sekolah. Oleh karena itu, agar dapat terus terlibat dalam karya pendidikan di sekolah-sekolah sebagaimana dituntut oleh Pemerintah RI, sebanyak 28 bruder memilih menjadi WNI pada tahun 1951. 2) Berdasarkan sistem pendidikan nasional yang baru, bahasa asing tidak dapat lagi digunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Untuk itu, para bruder bertekun dalam penerbitan buku- buku pelajaran dalam Bahasa Indonesia (Van der Linden, hlm. 243-244). 3) Pada tahun 1954, Yayasan Pangudi Luhur (YPL) didirikan. Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi Yayasan Kanisius pasca perang kemerdekaan, maka YPL didirikan agar terjadi pembagian tanggung jawab. Kepada YPL, Yayasan Kanisius menyerahkan sebagian sekolahnya untuk dikelola oleh para bruder FIC secara otonom (Van der Linden, hlm. 296). Dengan demikian, babak baru pengelolaan karya kerasulan pendidikan oleh para bruder FIC dimulai.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam bidang formasio antara lain dengan memulai sebuah gerakan untuk memperkenalkan FIC kepada kaum muda. Gerakan itu disebut dengan bahasa sekarang sebagai promosi atau animasi panggilan. Berkali-kali Br. Antherus mendesak para bruder agar memberikan perhatian pada kegiatan ini baik melalui doa maupun dalam karya mereka. Pada tahun 1956, buku bergambar dengan judul “Cita-citaku” mulai disebarluaskan untuk memperkenalkan Kongregasi FIC di kalangan kaum muda (V.d. Linden, hlm. 267).

Upaya pembukaan perluasan karya pelayanan antara lain dengan membuka komunitas- komunitas baru di Salatiga pada tahun 1950. Komunitas Salatiga dimulai dengan menempati Gedung “Djun Eng”. Pada tahun 1955, komunitas Klaten dibuka dan selanjutnya Semarang di Jalan Sultan Agung 133 pada tahun 1958.

Mengingat jumlah bruder Indonesia masih terbatas, pembukaan karya dan komunitas baru juga berarti bahwa Dewan Umum perlu terus mengirimkan bruder-bruder misionaris baru. Meski demikian, hal itu tampaknya semakin sulit dilakukan seiring berjalannya waktu. Syukurlah, jumlah bruder Indonesia juga pelan-pelan mengalami peningkatan pasca selesainya perang kemerdekaan. Mulai tahun 1951, jumlah anak muda Indonesia yang berminat menjadi bruder bertambah dengan cepat dan sangat teratur (V.d. Linden, hlm. 259). Sebagian dari mereka adalah murid-murid yang telah lulus dari SPG-SPG tempat bruder berkarya yakni di Semarang (1949) dan Muntilan (1952).

Pada tahun 1960, pada saat Br. Antherus wafat, Kongregasi FIC di Indonesia beranggotakan 37 bruder Indonesia dan 58 bruder Belanda. Dalam waktu 10 tahun, jumlah misionaris Belanda menurun dan jumlah bruder Indonesia meningkat. Jumlah komunitas berkembang dari 7 menjadi 9. Dalam ranah kerasulan pendidikan, FIC telah memiliki sarana sendiri yang menjamin masa depan, yakni YPL.

Br. Humbertus Willemsen, pengganti Br. Antherus, meneruskan proses pemulihan yang telah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski ada tantangan baru, awal tahun 1960an sesungguhnya merupakan suatu titik balik. Titik balik yang pertama bagi proses pemulihan itu dimulai dari dalam Gereja. Pada tanggal 3 Januari 1961, Paus Yohanes XXIII menerbitkan surat apostolik “Quod Christus” yang menyatakan pendirian hirarki Gereja Katolik Indonesia. Dengan itu, status Gereja Indonesia sebagai wilayah misi berakhir dan status baru sebagai Gereja missioner dimulai. Kedua, pada tanggal 8 Desember 1962, Paus Yohanes XXIII membuka konsili ekumenis Vatikan II sebagai langkah awal pembaruan Gereja. Dengan cepat, semboyan “aggiornamento” (pembaruan) merasuki seluruh bagian tubuh Gereja yang tersebar di pelbagai belahan dunia.

Titik balik kedua terkait dengan situasi sosial- politik di Indonesia. Pada bulan Mei 1963, konflik Papua Barat antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan resolusi damai. Dengan situasi sosial-politik yang lebih baik, proses pemulihan dan pembaruan misi para bruder di Indonesia tentu dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.

Titik balik ketiga bersumber dari dalam kongregasi. Tanggap terhadap dinamika pembaruan di dalam Gereja, kongregasi pun mulai bergerak. Pembaruan dilakukan antara lain dengan membuat rencana untuk memberikan status mandiri kepada komunitas-komunitas FIC di Indonesia. Dengan otonomi yang lebih luas, inisiatif-inisiatif misioner di tingkat lokal diharapkan dapat lebih berkembang. Pada tanggal 6 Januari 1963, Br. Avellinus Janssens mengirimkan surat ke Takhta Suci agar diizinkan untuk mereorganisasi kongregasi menjadi provinsi-provinsi (V.d. Linden, hlm. 284).

Melihat situasi di Indonesia telah lebih kondusif, Dewan Umum pun memberikan lampu hijau bagi para bruder di Indonesia untuk memulai karya misi lokal. Pada tanggal 3 Agustus 1963, para bruder mulai menebarkan benihnya di tanah Kayong, sebutan untuk wilayah Ketapang di bagian barat Pulau Kalimantan. Dengan karya misi di Ketapang, tampaklah bahwa tanaman yang masih dalam masa pemulihan, ternyata mampu menghasilkan benih yang siap disebar ke wilayah lain di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah langkah maju yang seiring berjalannya waktu akan semakin berkembang.

Pada tanggal 23 November 1963, usulan untuk re-organisasi kongregasi disetujui oleh Takhta Suci. Re-organisasi tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme Kapitel Umum. Jawaban itu merupakan titik awal bagi peningkatan status komunitas-komunitas FIC di Indonesia dari komunitas misi menjadi provinsi.

Demikianlah, seluruh proses pemulihan karya misi yang pada awalnya tersendat-sendat, telah menemukan titik awal perubahan yang lebih meyakinkan mulai tahun 1963. Mengawali era baru, para bruder di Indonesia membuka sebuah keterlibatan baru dan karya baru. Pertama, Dewan Misi memutuskan untuk melibatkan diri dalam karya sosial dengan mengutus Br. Servatius Tjan Hing Tan Tjondrohartanto untuk terlibat dalam pengelolaan Yayasan Sosial Soegijapranata (YSS), yang didirikan oleh Yustinus Kardinal Darmoyuwono, Uskup Agung Semarang Pada tanggal 2 September 1963 (V.d. Linden, hlm. 400). YSS dimaksudkan untuk memperkuat keterlibatan Gereja Katolik dalam menangani masalah sosial, terutama kemiskinan, yang merajalela pasca perang dan konflik yang berlarut-larut. Kedua, Pada tanggal 3 Januari 1964, Dewan Misi membuka sebuah karya baru di Muntilan, yakni perusahaan penuangan huruf. Karya yang telah dirintis di Semarang sejak 1959 itu dimaksudkan untuk mendukung karya pendidikan YPL secara finansial. Oleh karena itu, perusahaan itu pun diberi nama Penuangan Huruf Pangudi Luhur atau disingkat PHPL (V.d. Linden, hlm. 393).

Memasuki era baru, karya misi di Indonesia terdiri dari 10 komunitas dengan 45 bruder Indonesia dan 56 bruder Belanda. Jumlah bruder Belanda tidak mengalami perubahan berarti jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun jumlah bruder Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1961, terdapat 10 bruder Belanda yang menjadi WNI.

Bagian II
Kongregasi FIC Provinsi Indonesia

Bersemi Kembali dengan Status Provinsi

Kekacauan baru melanda seluruh Indonesia menjelang akhir 1965. Pada 30 Oktober, terjadi upaya kudeta yang diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Upaya yang berhasil digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia ini berujung pada pergantian kekuasaan dari Presiden Ir. Soekarno kepada Soeharto yang tidak berjalan mulus. Mulai 11 Maret 1966, era baru pemerintahan yang disebut “Orde Baru” dimulai dengan Soeharto sebagai Presiden.

Pada bulan April 1964, era baru dalam kongregasi dimulai dengan diselenggarakannya Kapitel Umum di Belanda. Kapitel itu antara lain memutuskan untuk mere-organisasi kongregasi menjadi 2 provinsi, yakni Belanda dan Indonesia, dan satu pra-provinsi dalam kepemimpinan Dewan Umum. Keputusan Kapitel Umum itu dikirimkan ke Takhta Suci untuk memperoleh persetujuan.

Indonesia dalam status Vikariat

Sementara menanti persetujuan dari Takhta Suci, status komunitas-komunitas FIC di Indonesia diubah dari daerah misi menjadi Vikariat. Status ini hanya menjadi semacam masa transisi. Pada tanggal 5 Juni 1964, Br. Humbertus ditunjuk sebagai vikaris dengan dua penasihat, yakni Br. Eustatius Wiryomartoyo dan Br. Leonardo Schrijnemakers. Segera setelah dilantik, Dewan Provinsi memulai karya baru di Jakarta. Sekolah Pangudi Luhur dibuka pada tanggal 24 Juni 1965. Keputusan ini merupakan salah satu tindakan besar yang dibuat oleh Vikarius Misi bersama tim penasihatnya selama masa transisi.

Indonesia sebagai Provinsi

Pada tanggal 13 Januari 1966, Takhta Suci melalui Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Hidup Apostolik menyetujui usulan Kapitel Umum 1964, untuk membentuk provinsi-provinsi di dalam Kongregasi. Persetujuan itu ditindaklanjuti oleh Dewan Umum dengan mengangkat provinsial dan Dewan Provinsinya. Untuk Indonesia, Dewan Umum mengangkat Br. Humbertus Willemsen sebagai provinsial. Untuk Dewan Provinsi diangkatlah 3 bruder Indonesia dan 1 bruder Belanda. Mereka adalah Br. Eustatius Wiryomartoyo, Br. Mercurius Mudjijono, Br. Mario Suyono Hardobujo, dan Br. Andreo de Swart. Mereka dilantik pada tanggal 18 Maret 1966. Maka tanggal tersebut merupakan hari lahir Provinsi Indonesia. Dengan demikian, berakhir sudah status daerah misi karya FIC di Indonesia.

Memulai hidup baru sebagai provinsi tentu bukan perkara yang sederhana. Pemimpin dan Dewan Provinsi yang baru memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membawa para bruder di Indonesia semakin berdikari dalam banyak segi, namun pada saat yang sama terus terikat dalam satu tubuh kongregasi FIC. Istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan hal itu adalah interdependensi. Dengan demikian, karakter kongregasi sebagai tarekat religius internasional pun tetap terjaga.

Mencermati hal-hal yang terjadi pasca pendirian provinsi Indonesia, maka dinamikanya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) periode konsolidasi (1966-1970), 2) Periode Kaderisasi (1970 – 1982), 3) Periode Indonesianisasi (1982 - ).

1. Periode Konsolidasi (1966 – 1970)

Pada awal hidupnya sebagai Provinsi, para bruder sibuk dengan berbagai konsolidasi ke dalam. Konsolidasi itu dilaksanakan dalam terang keputusan-keputusan Konsili Vatikan II yang telah ditutup pada tanggal 8 Desember 1965 oleh Paus Paulus VI. Melalui dekrit Perfectae Caritatis, Konsili Vatikan II mengajak kongregasi-kongregasi untuk menyelenggarakan pembaruan-pembaruan. Melalui gerakan itu, kongregasi-kongregasi religius diharapkan dapat menjawab tantangan zaman sehingga tidak tergilas oleh arus zaman (V.d. Linden, hlm. 105).

Kongregasi FIC pun memberikan tanggapan penuh antusias terhadap ajakan itu. Pada tahun 1967, dalam Kapitel Umum Luar Biasa, kongregasi menyetujui sebuah Konstitusi baru yang menjadi pedoman dalam penghayatan hidup religius sesuai dengan tantangan zaman. Di Indonesia, selain Konstitusi baru, para bruder juga memiliki Statuta Provinsi baru. Kedua buku pedoman itu bagaikan “anggur baru dalam kantong yang baru” (bdk. Lukas 5:38-39) yang disambut dengan antusias. Br. Joachim v.d. Linden, penulis buku “Donum Desursum – Sejarah Kongregasi FIC di Indonesia 1920-1980”, menyajikan keterangan tentang hal itu sebagai berikut: “Beberapa pertemuan diadakan di Yogya dan Semarang untuk menyoroti latar belakang Konstitusi baru. Beberapa tahun sesudahnya diadakan retret Konstitusi yang menggali lebih dalam terjadinya, baik Dekrit Perfectae Caritatis maupun Konstitusi 1967. ... Lama kelamaan, sebagian juga berkat program “on going formation” seperti yang disajikan oleh Br. Nolasco Vermeulen dan Br. Humbertus Willemsen, Konstitusi dapat menjadi sumber inspirasi bagi lebih dari seorang dua orang saja” (hlm. 280).

Pada bagian lain, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tentang antusiasme para bruder di provinsi Indonesia melaksanakan proses pembaruan diri berdasarkan Konstitusi baru, Br. Joachim v.d. Linden menuliskan: “Peralihan yang dikonkritkan dalam Konstitusi baru juga menjadi alasan untuk membentuk beberapa panitia dan kelompok kerja. Panitia pembinaan (formatio) sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu ada “Pandofic”, kepanjangan dari Panitia Doa FIC, di bawah pimpinan Br. Nolasco Vermeulen yang melakukan banyak pekerjaan yang berharga. Terdapat pula Panitia Statuta Provinsi dan Panitia Rencana 70. Keberhasilan mereka tidak dapat diukur secara eksak...” (hlm. 281).

Konsolidasi ke dalam juga dilaksanakan dalam bidang pembentukan calon bruder. Semua bruder menyadari bahwa hari depan kongregasi di Indonesia bergantung pada pembentukan calon (V.d. Linden, hlm. 269). Pada saat kongregasi di Belanda sudah tidak lagi mendapatkan calon, di Indonesia sebaliknya (Van Vugt, hlm. 108, V.d. Linden, hlm. 257). Provinsi menempuh berbagai macam cara dan memilih berbagai macam sarana untuk menciptakan tahapan dan proses pembentukan yang menjawab kebutuhan para calon dan sekaligus kebutuhan kongregasi.

Konsolidasi ke dalam yang dilakukan para bruder berkembang menjadi sebuah gerakan keluar yang menjangkau sesama religius dari berbagai ordo dan kongregasi. Kapitel Umum Luar Biasa 1967 meminta provinsi-provinsi untuk mempelajari kemungkinan menyelenggarakan pusat pembinaan bagi para bruder. Untuk itu, Br. Humbertus Willemsen memberikan tugas kepada Br. Carlo Hillenar yang kemudian membentuk sebuah tim kecil. Setelah melakukan konsultasi dengan vikaris Uskup Agung Semarang, C. Carry SJ, didapatlah ide untuk menyelenggarakan kursus tidak hanya bagi FIC tetapi juga bagi para medior dari lain kongregasi. Pada tanggal 12 Mei – 15 Juni 1968, kursus itu terselenggara di komplek komunitas Salatiga yang diikuti oleh tiga tarekat religius. Itulah cikal-bakal Institut Roncalli

Gerakan-gerakan yang hidup pada masa konsolidasi telah menguatkan akar tanaman provinsi Indonesia. Pada tahun 1970, Kapitel Provinsi Indonesia yang pertama diselenggarakan. Kapitel itu dapat terlaksana dengan memuaskan dan berhasil meletakkan fondasi yang kukuh untuk pertumbuhan provinsi yang lebih mantap. (V.d. Linden, hlm. 285).

2. Periode Kaderisasi

Menjelang perayaan syukur 50 tahun kongregasi FIC di Indonesia, bruder FIC di Indonesia memiliki 11 komunitas dengan jumlah bruder mencapai 105 bruder. Lebih dari 50% di antaranya adalah bruder-bruder Indonesia dengan jumlah mencapai 61 orang. Namun, kemandirian tidak hanya bertumpu pada jumlah bruder dan kelengkapan sarana/ prasarana. Kemandirian juga perlu bertumpu kepada kualitas sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, proses konsolidasi perlu dilengkapi dengan proses kaderisasi.

Kaderisasi, sebagai sebuah program yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai bruder, sebenarnya sudah dijalankan sejak masa Br. Antherus Borrenbergs sebagai Superior Misi (V.d. Linden, hlm. 299). Kebutuhan akan program kaderisasi semakin mendapatkan prioritas semenjak Kongregasi FIC mendapatkan status provinsi (V.d. Linden, hlm. 272). Jika diperhatikan, terdapat tiga bidang yang memperoleh perhatian khusus dalam program kaderisasi ini, yakni 1) kaderisasi kepemimpinan; 2) Kaderisasi Bina Diri (Keilmuan dan Hidup Religius); dan 3) kaderisasi missioner.

2.1 Kaderisasi kepemimpinan

Br. Andreo de Swart adalah bruder Belanda terakhir yang dipilih sebagai provinsial. Beliau menjabat dua periode dari 1970-1982. Komposisi Dewan Provinsi periode pertama adalah 3 bruder Indonesia dan 1 bruder Belanda. Sedangkan pada periode kedua, semua anggota Dewan Provinsi adalah bruder Indonesia.

Sebagai bagian dari kaderisasi kepemimpinan, kepercayaan yang semakin luas untuk menjadi pemimpin di unit-unit kerasulan dan komunitas- komunitas semakin banyak diberikan kepada para bruder Indonesia (V.d. Linden, hlm. 278). Para bruder juga dikirim untuk kursus-kursus. Bekerja sama dengan Imam Jesuit, para bruder diikutkan program “Kasebul” (Kaderisasi Sebulan) yang dimaksudkan untuk menempa jiwa militansi. Bersama dengan Bruder-bruder Budi Mulya, para bruder diikutkan program “Kuperda” (Kursus Perkembangan Desa) yang dimaksudkan untuk melengkapi setiap peserta dengan keterampilan mengembangkan komunitas (community development). Masih ada kursus-kursus lain yang diikuti para bruder yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk membentuk karakter kepemimpinan (V.d. Linden, hlm. 275-276).

2.2 Kaderisasi Pembinaan Diri

Pembinaan diri merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup seorang bruder. Pembinaan diri tidak hanya berguna untuk memampukan seorang bruder menghadapi realita hidup atau karya yang terus berkembang. Yang jauh lebih penting adalah bahwa hakikat hidup bakti sendiri merupakan keterbukaan diri terus menerus dari orang yang terpanggil untuk dibentuk oleh Allah di dalam kasih. Oleh karena itu, setiap religius memiliki tanggung jawab untuk masuk dalam proses pembinaan diri secara berkesinambungan.

Kongregasi bertanggung jawab untuk menyediakan sarana-sarana yang diperlukan agar proses pembinaan diri terlaksana dengan baik. Tak kalah penting adalah memupuk kesadaran setiap bruder bahwa ia harus bertekun dalam proses bina diri berkelanjutan berapa pun usianya dan apa pun tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal inilah kaderisasi pembinaan diri menjadi penting. Pembinaan diri pertama-tama dikembangkan melalui tugas studi. Sebagai provinsi yang masih muda dengan tugas pewartaan Kabar Gembira yang terus berkembang dan kepercayaan dari berbagai pihak yang semakin meningkat, para bruder mau tak mau harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai segi. Untuk itu kaderisasi pembinaan diri ditempuh dengan beberapa langkah, termasuk melalui studi, formal maupun informal, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui tugas studi, setiap bruder bertekun dalam pengembangan diri bidang keilmuan yang memberikan suatu kerangka berpikir untuk dijadikan sebagai fondasi bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan.

Pembinaan diri harus berjalan total dan tidak berat sebelah. Hanya dengan demikian, bruder- bruder akan menjadi pribadi-pribadi yang matang dan dewasa secara utuh. Oleh karena itu, bina diri melalui “on-going formation” menjadi sangat penting. Mulai tahun 1976, diselenggarakanlah program “bimbingan intern” tidak hanya bagi para bruder yunior, melainkan untuk semua bruder. Melalui bimbingan intern tersebut, tradisi hidup bakti yang khas dalam FIC mendapatkan penenakan khusus selain pengayaan bidang didaktik bagi bruder yang bertugas di sekolah.

Di tangan Br. Nolasco Vermeulen, program bimbingan intern itu kemudian berkembang menjadi sebuah karya yang disebut “Badan Pembinaan Religius”. Itulah karya “on going formation” yang menjadi inti karya pembinaan di kalangan FIC. Ya, kesadaran bina diri tidak hanya diperlukan untuk mereka yang masih muda.

2.3 Kaderisasi misionaris

Meskipun tidak didirikan sebagai kongregasi dengan tujuan misi, Kongregasi FIC telah akrab dengan tugas misioner ke luar negara sendiri sejak awal didirikan. Hanya tujuh tahun setelah pendirian, putra-putra kongregasi telah mengemban misi menolong sesama yang menderita meski bukan di wilayahnya sendiri. Pada tahun 1847, Br. Bernardus Hoecken telah mengirim dua bruder ke kota Hasselt, Belgia (Kappe, hlm. 55).

Provinsi Indonesia lahir dari gerakan misioner itu. Gerakan yang lahir dari hati yang terdorong oleh belas kasih kepada sesama yang menderita, rela meninggalkan negara sendiri, dan hadir di negara baru yang memerlukan pertolongan. Bahkan ketika Indonesia belum berstatus provinsi, gerakan missioner untuk pergi meninggalkan wilayah sendiri menuju wilayah baru yang memerlukan bantuan telah diusahakan. Meskipun tidak sampai meninggalkan negara sendiri, kehadiran para bruder di kota Ketapang di Pulau Kalimantan adalah wujudnya.

Setelah berstatus provinsi, gerakan misi itu semakin digiatkan. Gerakan dilakukan dalam kerangka pemahaman misi yang baru hasil dari Konsili Vatikan II. Dalam dokumen Ad Gentes no. 12 dijelaskan bahwa karya misi merupakan gerakan putra-putri Gereja untuk bertindak seperti Kristus, yang berkeliling ke semua kota dan desa, sambil melenyapkan segala penyakit dan kelemahan sebagai tanda kedatangan Kerajaan Allah. Karya misi pertama-tama merupakan pengurbanan diri demi menghadirkan cinta kasih Kristiani yang ditujukan kepada semua orang tanpa membeda- bedakan sukubangsa, keadaan sosial atau agama.

Dengan inspirasi pemahaman misi yang baru dan dijiwaiolehkeputusanKapitelProvinsi1970yang mendorong para bruder untuk mencari karya baru yang secara lebih nyata menuntut penyerahan dan dedikasi kepada yang lemah dan terlupakan (V.d. Linden, hlm.369), misi para bruderIndonesia cenderung tertuju kepada:

1. Daerah pedesaan atau pedalaman sebagai sasaran utama secara geografis. Pada masa kepemimpinan Br. Andreo de Swart (1970-1982), gerakan misi para bruder tertuju ke daerah pedesaan dan pinggiran kota. Komunitas- komunitas dan karya baru dibuka di Tumbang Titi pada tahun 1973; di desa Sedayu pada tahun 1974; di Wedi pada tahun 1976 dan akhirnya di Tanjung pada tahun 1979.

Salah satu torehan karya missioner yang terjadi pada masa kepemimpinan Br. Andreo de Swart adalah keterlibatan bruder-bruder Indonesia untuk bermisi di Ghana, Afrika Barat. Pada tahun 1975,

Br. Guido Sukarman dan Br. Fransiskus Mubiratno menjadi pioneer keterlibatan bruder Indonesia dalam karya misi Kongregasi di Ghana.

2. Mereka yang tersingkir secara sosial, terutama yang lemah, miskin, dan difabel sebagai sasaran utama subyek layanan. Penyebaran karya pelayanan secara geografis di daerah pinggiran disertai dengan penyebaran jangkauan pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan secara sosial. Kelompok masyarakat yang dipilih adalah petani transmigran dan anak-anak tunarungu.

Pada tahun 1977, Dewan Provinsi menyetujui proposal Br. Aristides Hutjens untuk membuka Pusat Training bagi Perintis Transmigrasi “Bina Tani” di desa Tegal Arum, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah mempersiapkan para bruder sejak tahun 1970an dan proses pembangunan yang diawali pada akhir tahun 1980, SLB B Pangudi Luhur akhirnya resmi dibuka pada bulan Oktober 1983.

Sampai pada akhir masa kepemimpinan Br. Andreo de Swart, gerakan misioner para bruder di Indonesia sungguh-sungguh menyasar mereka yang terpinggirkan, baik secara geografis maupun secara sosial. Sementara jumlah komunitas di perkotaan bertahan di angka 9, jumlah komunitas di pedesaan/pedalaman bertambah 4 sehingga menjadi 6. Di sanalah terdapat kantung-kantung kemiskinan yang memberikan peluang kecil kepada anak-anak dan kaum muda untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Untuk itulah para bruder hadir.

3. Upaya penguatan panggilan hidup sebagai bruder. Sebelum tahun 1970an, nyaris semua bruder Indonesia berasal dari suku Jawa; hanya sebagian kecil saja yang berasal dari suku Tionghoa. Pembukaan komunitas baru dan perluasan karya seringkali juga dipandang sebagai sarana untuk berpromosi panggilan. Bergerak menuju tahun 1980an, provinsi Indonesia pelan- pelan bertumbuh ke arah komunitas yang ber “bhineka tunggal ika” artinya terdiri dari beragam suku namun hidup dengan satu tujuan yang sama. Ada bruder dari Kalimantan Barat, Bali, Lombok, dan Kei.

Namun tidak semua tempat adalah lahan yang subur bagi tumbuhnya panggilan. Laksana benih, para bruder ditaburkan dan bertumbuh di suatu wilayah, namun para bruder tidak menuai calon- calon bruder yang akan hadir sebagai generasi penerus. Tantangan ini terkait erat dengan gerakan berpromosi panggilan yang ditujukan untuk menyapa kaum muda melalui kesaksian hidup dan interaksi yang proaktif.

Periode awal hidup sebagai provinsi juga tak luput dari tantangan. Ada empat tantangan utama yang harus dihadapi oleh para bruder pada periode regenerasi ini, yakni:

1. Penambahan jumlah bruder yang ternyata tak sebanding dengan perluasan pelayanan yang dibuat (V.d Linden, hlm. 382). Sesungguhnya, kesadaran bahwa perkembangan jumlah bruder di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimiliki sudah tumbuh pada tahun 1950an. Br. Antherus Borrenbergs sebagai Superior Misi sudah merasakan keprihatinan itu. Meski demikian, tuntutan kebutuhan masyarakat yang menderita seringkali menjadi alasan untuk mengalahkan keterbatasan diri sendiri.

2. Tantangan kedua sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni terkait promosi panggilan. Selama ini, SPG-SPG selalu dapat diandalkan dalam mendatangkan calon bruder. Namun para bruder perlu terus berupaya mencari cara-cara kreatif untuk menarik para pemuda menjadi bruder, seperti yang telah diawali oleh Br. Antherus Borrenbergs.

3. Tantangan ketiga, yakni pemberdayaan pendidik-pendidik awam. Pendidik-pendidik awam bukan hanya pegawai melainkan rekan kerja dan rekan dalam pewartaan Kabar Gembira. Dengan kesadaran itu, pengurus YPL memulai beberapa program pembinaan rekan-rekan awam melalui berbagai pendalaman. Br. Alcuino Willems dan Br. Antherus Sutrisno adalah dua bruder yang menjadi motor penggerak pendalaman-pendalaman bagi para guru (V.d. Linden, hlm. 298, 300). Semua usaha itu dilakukan agar karya pendidikan para  bruder terus memiliki keunggulan dalam nilai-nilai kristiani dan akademik, meski keterlibatan para bruder di sekolah-sekolah terbatas.

4. Keempat, terkait dengan discernment, yaitu bagaimana provinsi dapat tetap memperhatikan tanda-tanda zaman dan menjawab gerakan Roh sehingga mendapat informasi yang baik tentang tren dan kebutuhan spiritual kontemporer. Jumlah bruder terbatas, tetapi jumlah sekolah terus bertambah. Belum lagi, pada tahun-tahun 1980an, ada lahan baru yang juga menarik keterlibatan FIC, yakni karya-karya sosial non kependidikan. Setiap kali kapitel provinsi diselenggarakan, bruder-bruder Indonesia selalu mendesak agar kongregasi tidak hanya memperhatikan pengajaran dan pendidikan di sekolah dan asrama, tetapi juga mengarahkan pandangan kepada problem-problem sosial dan mengulurkan tangan untuk terlibat mengatasinya.

Untuk itu, Dewan Provinsi mulai mengutus bruder-bruder terlibat dalam karya pelayanan kemasyarakatan dan belajar tentang pemberdayaan masyarakat melalui kursus-kursus (idem, hlm. 404). Dengan demikian, jumlah bruder yang dapat diutus berkarya di sekolah semakin terbatas. Suatu jalan keluar harus ditempuh agar pelayanan pendidikan tidak semakin terpuruk karena kekurangan tenaga. Tuntutannya jelas, para bruder harus lebih peka memahami gerak- gerik Roh dan jeli membaca tanda-tanda zaman.

3. Periode Indonesianisasi

Pengutusan bruder Belanda ke Indonesia yang terakhir kali terjadi pada tanggal 13 Oktober 1971 (Tim Redaksi Buku Kenangan Syukur 75 Tahun FIC di Indonesia, hlm. 12). Hal itu berarti, pada tahun 1982, Provinsi Indonesia sudah tidak mendapatkan tambahan bruder dari Belanda selama satu dekade. Jumlah bruder Belanda di Indonesia yang terus menyusut perlahan memperlebar gerbang proses Indonesianisasi. Proses itu menggelinding semakin cepat ketika Br. Redemptus Lastiya terpilih menjadi Pemimpin Provinsi pada Kapitel Provinsi Indonesia pada bulan September 1982.

Tetapi apa makna istilah “Indonesianisasi”? Istilah Indonesianisasi dimaksudkan untuk menggambarkan gerak perubahan dari “Kongregasi FIC di Indonesia” menjadi “Kongregasi FIC Indonesia”. Seiring berjalannya waktu, Kongregasi FIC di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah entitas asing yang terpisah dari asal-usulnya (Belanda) dan bertahan hidup atau tumbuh di sebuah wilayah baru (Indonesia). Ia melebur menjadi bagian dari Indonesia karena adanya perubahan dominasi keanggotaan. Hal itu terwujud secara alamiah karena semakin mengecilnya jumlah bruder-bruder Belanda dan semakin membesarnya jumlah bruder-bruder Indonesia. Dengan demikian, terjadilah pergeseran peran dan alam pemikiran di dalam dinamika kehidupan berkongregasi.

3.1 Indonesianisasi Provinsi Indonesia secara geografis

Realita bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sumatra sampai ke Papua menjadi tantangan tersendiri bagi karya misi FIC. Hingga akhir tahun 1982, para bruder Indonesia telah melebarkan sayap sampai ke Pulau Kalimantan dan menempatkan satu bruder di Sumatra. Kini saatnya untuk memetik buah dari kaderisasi misioner dengan mengirimkan bruder-bruder ke pulau-pulau lain di Indonesia. Apalagi masih banyak permintaan dari keuskupan-keuskupan agar bruder-bruder membuka kerasulan di tempat mereka.

Pada bulan September 1983, Dewan Provinsi mengirimkan para bruder untuk berkarya di Belitang, Sumatra Selatan. Para bruder berkarya mengelola Sekolah Menengah Pertanian milik Yayasan Xaverius, Keuskupan Palembang. Pada bulan April 1992, pada periode kedua kepemimpinan Br. Redemptus Lastiya, langkah bersejarah dibuat ketika Komunitas Sorong dibuka. Di tanah Papua, para bruder memberikan sumbangsih mereka dalam karya pendidikan milik Keuskupan Manokwari-Sorong.

Sesudahnya, perhatian kembali ditujukan ke tengah, Jawa. Setelah pada tahun 1992, komunitas Postulat dibuka di Muntilan, komunitas Giriwoyo dibuka pada tahun 1993. Giriwoyo adalah sebuah desa agak terpencil yang terletak di dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1993 itu juga, gerak Indonesianisasi kembali mengarah ke Barat. Komunitas Sukaraja di Palembang, Sumatera Selatan dibuka. Jika di Belitang para bruder bekerja di bawah payung Yayasan Xaverius, di Sukaraja, mereka mengelola SMP dan SMA di bawah payung yayasan sendiri, yakni Pangudi Luhur. Dengan demikian, jangkauan pelayanan FIC kini sudah sungguh-sungguh menggambarkan ke-Indonesia-annya, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Papua.

3.2 Indonesianisasi Provinsi Indonesia secara struktural

Indonesianisasi Provinsi Indonesia secara struktural pertama-tama terkait dengan struktur hidup berkomunitas para bruder. Bertambahnya jumlah komunitas yang berjalan tidak beriringan dengan bertambahnya jumlah bruder, membuat para bruder harus menyesuaikan diri dengan jumlah anggota komunitas yang lebih kecil, kadang-kadang hanya dengan 3 atau 4 bruder. Struktur bangunan-bangunan komunitas pun diubah. Di komunitas-komunitas pedesaan, rumah biara ala Eropa diganti dengan bentuk rumah- rumah sederhana menyerupai rumah penduduk setempat.

Indonesianisasi yang ketiga terkait erat dengan struktur kepemimpinan. Di lingkup YPL, sudah banyak bruder Indonesia yang memegang peranan penting. Namun ada bidang karya lain yang pada periode ini semakin membutuhkan peran bruder- bruder Indonesia, misalnya karya-karya internal, seperti kepemimpinan di komunitas, karya- karya formatio/pembinaan calon dan beberapa karya pastoral/perusahaan yang tidak dapat lagi ditangani oleh para bruder Belanda.

Dengan energi yang melimpah dan semangat yang tinggi, para bruder juga harus berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan yang menghadang. Br. Redemptus Lastiya, menjelaskan beberapa tantangan yang harus dihadapi selama kepemimpinannya dalam buku “Provinsi Indonesia Tumpuan Harapan Kongregasi Masa Depan”, halaman 28-30 di antaranya:

1. Meningkatnya ketegangan. Sebagaimana telah disebutkan, struktur kehidupan para bruder berubah karena beberapa faktor. Selalu ada aspek baik dalam perubahan tetapi ada juga hal- hal yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan bahkan krisis. Di antara ketegangan yang muncul adalah tentang penghayatan gaya hidup kontemplatif-aktif yang tidak selalu seimbang; kesenjangan generasi juga menciptakan ketegangan; ketidakpastian tentang masa depan karya pendidikan dalam menghadapi kebijakan pemerintah, dll.

2. Tantangan yang paling besar dihadapi adalah jumlah bruder yang tidak sebanding dengan karya-karya yang ditangani. Ada begitu banyak permintaan dari keuskupan-keuskupan agar para bruder turut terlibat dalam melayani umat yang membutuhkan. Meski demikian, jumlah bruder terbatas sehingga jika ada anggota yang mengundurkan diri, bebannya menjadi sangat terasa. Kisah sedih terjadi ketika beberapa karya terpaksa dihentikan, dialihkan ke pihak lain, dan bahkan terpaksa ditutup, seperti yang terjadi di Komunitas Wedi pada tahun 1984.

3. Masalah lain yang muncul dalam periode ini adalah tantangan dalam dunia pendidikan. Di mana-mana di Indonesia, sekolah Katolik pada umumnya menunjukkan keunggulan kompetitifnya. Sekolah YPL juga demikian. Hal ini tidak menyenangkan beberapa pihak lain. Apalagi, sekolah Katolik sering diidentikkan dengan upaya Kristenisasi. Hal ini cukup merepotkan perkembangan sekolah Katolik.

Di sisi lain, pemerintah masih mencari bentuk sistem pendidikan nasional yang tepat. Penutupan Sekolah Pelatihan Guru (SPG) pada tahun 1989- 90. merupakan pukulan berat bagi pekerjaan misi Katolik, serta FIC. Banyak calon bruder datang dari SPG-SPG itu. Banyak pula guru-guru di sekolah YPL juga berasal dari SPG kita sendiri, sehingga sangat memudahkan kolaborasi tingkat lanjut karena mereka sudah mengenal para bruder dan spiritualitasnya.

Kesulitan-kesulitan yang dijumpai di ranah pendidikan juga membuat para bruder berpikir untuk mengembangkan karya-karya sosial lebih serius. Di antara karya sosial yang dibuka pada masa ini adalah Karya Pelayanan Sosial Tenaga Kerja. Karya ini oleh Bro. Wilhelm Leensen dimulai pada 18 Juni 1989. Karya ini telah menolong banyak kaum muda untuk memperoleh pekerjaan dan menggapai impian hidup lebih layak.

Pada tahun 1994, Provinsi Indonesia telah berkembang menjadi tanaman yang cukup besar dan kuat. Ia bertumbuh dari satu komunitas di pusat kota Jogjakarta menjadi 20 komunitas di beberapa pulau besar di Indonesia. Dari sebuah daerah misi, menjadi provinsi misioner yang mengutus anggota-anggotanya untuk terlibat dalam karya misi, lokal maupun internasional. Setelah pada periode sebelumnya bruder-bruder Indonesia dikirim ke Ghana, pada periode ini, dua bruder diutus ke Malawi. Pertama-tama Br. Martin Dariyo yang pada tahun 1990 mulai berkarya di Malawi setelah 4 tahun berkarya di Zambia. Pada tahun 1993. Br. Ivo Heatubun menyusul untuk terlibat dalam karya misi Kongregasi di Malawi. Semangat yang diwariskan oleh para bruder Belanda, telah sungguh-sungguh menyala di dalam jiwa para bruder di Indonesia.

Bagian III
Kongregasi FIC Provinsi Indonesia: Berkembang di Tengah Arus Zaman

Berikut ini adalah gambaran perkembangan provinsi Indonesia selanjutnya:

1994– 2000 : Br. Guido Sukarman, Provinsial

Ketika berjalan menuju millennium baru, Indonesia diguncang oleh krismon (Krisis Moneter) yang dimulai pada pertengahan 1997. Krisis itu semakin parah dan menjadi pemicu krisis politik. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota besar yang memicu kekacauan sosial dan berujung pada pergantian kekuasaan dari Soeharto kepada BJ. Habibie sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998.

Pada tahun 1995, Provinsi Indonesia merayakan 75 tahun kehadiran FIC di Indonesia. Jumlah bruder, termasuk Novis, mencapai 168 anggota, 6 di antaranya berkarya di luar Indonesia. termasuk Br. Antherus Sutrisno dan Br. Frans Sugi, yang terpilih sebagai anggota Dewan Umum.

Pada periode ini dua Komunitas baru dibuka, yakni Komunitas Salatiga di Jalan Cemara Raya dibuka pada tahun 1995 dan Komunitas Kembangan, Jakarta Barat dibuka di komplek SLB B Pangudi Luhur pada tahun 1998. Kedua komunitas tersebut cukup unik karena sebelum memiliki gedung komunitas sendiri, selama bertahun-tahun mereka tinggal menyatu dengan tempat karya. Para bruder di Salatiga tinggal di RK. Roncalli dan para bruder di Kembangan tinggal di SLB. Berkat dukungan besar Dewan Umum, pembangunan Rumah Retret “SYALOM” sebagai pusat kegiatan kaum muda dan awam dimulai pada 1999.

2000-2006 : Br. Frans Sugi, Provinsial

Langkah baru dimulai yakni dengan mengutus bruder-bruder Indonesia menjadi misionaris di Chile: Bros. Eustachius Eko Wijayanto dan Br. Petrus Paijan berangkat pada tahun 2002, dan Yohanes Bosco Purwanto berangkat pada 2003. Selain itu, pada periode ini, Br. Guido Sukarman dan Br. Chris Sukarman, juga diutus bertugas di Belanda karena terpilih sebagai anggota Dewan Umum.

Dua komunitas baru dibuka di Bekasi, Jawa Barat, yakni di Komunitas Kampung Sawah pada tahun 2003 dan di Delta Mas, Cikarang pada tahun 2005. Selain itu, Dewan Provinsi juga membuka dua rumah baru, yakni “Wisma Bernardus”, di Candi, Semarang yang diberkati pada 25 Maret 2006 dan rumah di Pemalang yang diberkati pada 15 Agustus 2009. Baru pada tahun 2011, Komunitas “Wisma Bernardus” yang merupakan komunitas Provinsialat dan para bruder senior yang membutuhkan perawatan dibuka dan komunitas Pemalang pada tahun 2013.

Karya di Pemalang sebenarnya telah dimulai pada tahun 2004. Para bruder diminta oleh Uskup Purwokerto untuk mengelola SMA “St. Lukas” dan terlibat dalam karya pastoral. Sampai dengan tahun 2013, para bruder yang berkarya di SMA St. Lukas merupakan anggota komunitas Semarang- Randusari, namun berdomisili di Pemalang. Mereka mulai tinggal di Pemalang mulai tahun 2009.

Sesuai dengan keputusan Kapitel Provinsi Indonesia 2000, Yayasan Budi Mulya Semarang (YBMS) diaktifkan kembali untuk menangani penertiban aset-aset Provinsi dan mengelola karya kerasulan di luar Pendidikan Sekolah. Pada tanggal 8 Nopember 2006, YBMS memperoleh status hukum resmi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2006 – 2012 : Br. Anton Karyadi, Provinsial

Pada periode ini, Br. Martin Handoko, terpilih sebagai Pemimpin Umum FIC. Beliau menjadi pemimpin umum pertama non Belanda. Mengikuti rekomendasi Kapitel Provinsi 2006, Dewan Provinsi membentuk sebuah tim untuk mempelajari kemungkinan memberikan otonomi bagi komunitas dan karya di Ketapang. Dalam Kapitel 2012, tim memberikan rekomendasi bahwa status otonomi belum memungkinkan untuk wilayah Ketapang.

Provinsi melebarkan sayap pelayanan ke Negara Timor Leste. Satu komunitas di Ainaro dibuka pada tahun 2011 dan berikutnya sebuah rumah dibuka di Dili, Ibu Kota Timor Leste pada tahun 2012. Para bruder berkarya membantu pengembangan karya pendidikan di sekolah Paroki, Seminari Menengah, dan membuka rumah formasio pendidikan calon bruder.